Pelaksanaan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Peraturan Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, membawa paradigma baru dalam pengelolaan sistem pendidikan yang selama ini bersifat sentralistik. Paradigma baru tersebut adalah berkembangnya pemikiran untuk menerapkan desentralisasi pengelolaan sistem pendidikan sejalan dengan penerapan otonomi daerah. Untuk mendukung penerapan desentralisasi pengelolaan sistem pendidikan ini, telah diadopsi model Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang dalam bahasa aslinya dikenal dengan istilah School Based Management, sebagai konsep pengelolaan pendidikan di tingkat sekolah. MBS merupakan model pengelolaan sekolah yang memfasilitasi keterlibatan para stakeholders pendidikan di sekolah untuk secara aktif bersama-sama bertanggung jawab mengembangkan sistem pengelolaan sekolah yang otonom dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan anak.
Salah satu implikasi dari penerapan Manajemen Berbasis Sekolah ini adalah perlu dibentuknya suatu lembaga khusus yang dalam konteks MBS disebut sebagai Dewan Sekolah (school board). Dewan Sekolah (DS) ini adalah lembaga yang mewadahi keterlibatan para stakeholders pendidikan untuk berkiprah dalam mewujudkan sekolah yang otonom dan berkualitas tinggi. Dalam wacana sistem pengelolaan persekolahan di Indonesia, keberadaan DS ini merupakan suatu hal yang baru, sehingga perlu ada paduan khusus sebagai pedoman untuk mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang konsep, fungsi, dan tugas pokok DS oleh semua pihak yang terkoneksi dengan pengelolaan pendidikan, khususnya persekolahan. Buku ini disusun sebagai pedoman di tingkat sekolah untuk dijadikan rambu-rambu dalam pembentukan DS dan implementasinya.